Hasil Audit BPK NTT Temukan Selisih Pekerjaan Rehab Stadion Oepoi Sebesar 10%.

Kamis , 03 Mei 2018 | 17:57 | view: 180
Hasil Audit BPK NTT Temukan Selisih Pekerjaan Rehab Stadion Oepoi Sebesar 10%.
Ketua Komisi V DPRD NTT Jimmi Sianto dan Wakil Ketua Muh Ansor Ketika Memantau R
POPULER

SEVENSPORTAINMENT - Usulan anggaran mendahului perubahan yang diajukan oleh Pemerintah NTT terkait rehabilitasi stadion oepoi ternyata tidak diimbangi dengan progres pelaksanaan kegiatan sehingga terdapat selisih pekerjaan .

 

Sekda NTT, Benediktus Polo Maing saat memberikan penjelasan kepada Komisi V DPRD NTT mengatakan, hasil audit yang dilakukan oleh pihak BPK NTT memang tidak sesuai dengan progres di lapangan.

 

"Hasil audit BPK yakni 40%  sedangkan data kami sebesar 50%. Tentu ini akan berdampak pada usulan anggarannya juga nanti. Jadi, kami minta waktu untuk kaji kembali,"tandasnya.

 

Menanggapi penjelasan Sekda, Ketua Komisi V DPRD NTT, Jimi Sianto mengatakan, pihaknya mempertanyakan selisih progres pengerjaan yang tidak sesuai dengan fakta di lapangan.

 

"Kalau ada selisih seperti ini maka kami tidak segan-segan untuk bawa masalah ini ke pihak berwajib. Pak Sekda tolong jelaskan persoalan secara tuntas," tegas Jimi.

 

Jimi menambahkan, setiap persoalan yang ditemukan harus diselesaikan dulu baru mengusulkan anggaran mendahului perubahan.

 

"Kami minta pak Sekda beserta jajaran untuk perhatikan hal ini secara cermat. Saya tidak mau pasang badan untuk diperiksa oleh KPK kalau ada persoalan hukum nanti sehingga kita tunda dulu usulan anggaran ini sampai dikaji secara tuntas dan cermat,"ujar Ketua AFP NTT tersebut.

 

Anggota DPR lainnya, Anwar Hajral mengatakan, pihaknya akan membawa masalah ini ke ranah hukum karena merasa ditipu oleh pemerintah yang sudah berulangkali meminta waktu tambahan pekerjaan namun progresnya sangat lambat.

 

Senada dengan Anwar, Winston Rondo mendesak pemerintah untuk konsisten dalam proses rehabilitasi stadion.

 

 

"Proses ini kan sudah berulang ulang kali dibahas dalam rapat sebelumnya. Jadi, kami melihat pemerintah sangat lamban dalam menyikapi persoalan ini," ujar Ketua DPD Demokrat Kabupaten Kupang tersebut.(H7)

KOMENTAR