DPRD NTT dan Ombudsman Kawal Ketat Proses PPDB Online

Rabu , 13 Juni 2018 | 15:11 | view: 278
DPRD NTT dan Ombudsman Kawal Ketat Proses PPDB Online
Ketua Komisi V DPRD NTT dan Ketua Ombdusman NTT
POPULER

SEVENSPORTAINMENT - Proses Pendaftaran Siswa Baru Berbasis Online akan mendapat pengawasan ketat dari pihak DPRD NTT dan Ombudsman.

Hal ini ditegaskan Ketua Komisi V DPRD NTT, Jimmi Sianto saat diwawancarai SEVENSPORTAINMENT.COM di kediamannya, Rabu (13/6/2018).

Jimmi mengatakan, semua pihak wajib untuk mematuhi segala aturan. Seperti Peraturan Gubernur(pergub) dan Petunjuk Teknis (juknis) yang sudah ditetapkan sehingga proses PPDB  Online bisa berjalan dengan baik dan transparan.

"Iya, saya berharap pemerintah dalam hal ini kepala sekolah bisa menaati pergub dan juknis yang sudah disepakati bersama. Proses PPDB online harus bisa memberikan rasa keadilan bagi semua pihak khususnya orang tua murid yang akan mendaftarkan anaknya ke jenjang SMA/SMK", tegas Jimmi.

Lebih lanjut, Anggota DPRD NTT yang telah menjabat selama 2 Periode itu, mengingatkan pemerintah untuk memastikan semua siswa mendapatkan sekolah, baik itu Sekolah Negeri maupun Swasta. Seraya menambahkan, semua sekolah wajib meningkatkan kualitas pendidikan dengan cara pemerataan sarana prasarana dan peningkatan SDM Guru.

Secara terpisah, Ketua Ombudsman NTT, Darius Beda Daton yang dikonfirmasi SEVENSPORTAINMENT.COM mengatakan, pihaknya bersama Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS), Dinas Pendidikan, Badan Akreditasi Provinsi, Dewan Pendidikan, HMI, PMKRI, GMKI, KNPI dll akan memantau langsung pelaksanaan PPDB Online SMA/SMK yang akan berlangsung mulai tanggal 23 Juni mendatang.

"Kami akan pantau langsung proses ini supaya bisa berjalan sesuai dengan Peraturan Gubernur tentang PPDB yang mengatur soal zonasi dan batas maksimum rombongan belajar (rombel) dan siswa per kelas. Kami tidak main-main soal hal ini", tegasnya.

Terkait metode pengawasan, Darius mengatakan, pihaknya akan melaksanakan monitoring langsung ke sekolah-sekolah pada saat pendaftaran serta membuka posko pengaduan PPDB di Kantor Ombudsman NTT apabila ada orang tua yang membutuhkan informasi/komplain.

(Hendrik)

KOMENTAR