Guru Kejuruan Kosong, Komisi V DPRD NTT Minta Menpan RB Revisi Formasi CPNS Pemprov NTT

Selasa , 25 September 2018 | 18:52 | view: 2094
Guru Kejuruan Kosong, Komisi V DPRD NTT Minta Menpan RB Revisi Formasi CPNS Pemprov NTT
Ketua Komisi V DPRD NTT, Jimmi Sianto dan Ketua Fraksi Demokrat NTT, Winston Rindo

SEVENSPORTAINMENT - Sejumlah guru SMK yang tergabung dalam Forum Guru Produktif mendesak Pemprov NTT untuk segera bertindak agar dapat mengakomodir Guru Kejuruan dalam Formasi CPNS NTT 2018

Hal tersebut tertuang dalam pernyataan sikap saat mendatangi gedung DPR NTT, Senin (24/9/2018) kemarin. Forum Guru Produktif yang diketuai Ovra Kase, meminta lembaga DPRD NTT agar dapat menjembatani usulan tersebut untuk dibahas dalam rapat bersama pemerintah.

Ketua Komisi V DPRD NTT, Jimmi Sianto, SE, MM saat dimintai keterangannya di Gedung DPRD NTT, Selasa (25/9/2018) sore, mengatakan, pihaknya meminta pemerintah melalui Dinas terkait untuk mendesak Kemenpan RB agar melihat kembali formasi CPNS Lingkup Pemprov NTT tahun 2018.

"Yang jelas kebutuhan Guru di NTT masih sangat dibutuhkan apalagi kejuruan. Karena itu, kami akan segera sampaikan hal ini ke Dinas untuk segera meminta pihak Kemenpan RB untuk mengatasi hal ini. Secepatnya akan kita sampaikan," tegas Jimmi yang juga Ketua Asosiasi Futsal Provinsi (AFP) NTT tersebut.

Sementara itu, Ketua Fraksi Partai Demokrat NTT, Winston Neil Rondo saat dimintai komentarnya di Gedung DPRD NTT, mengatakan, pihak segera mendesak pemerintah pusat (Menpan RB) maupun pemangku kepentingan di Pemprov NTT agar formasi CPNS NTT 2018 tersebut ditinjau kembali.

"Kenapa kita minta ditinjau kembali karena sangat tidak adil bagi 1.000an guru-guru non PNS SMK se- NTT. Bahkan dalam alokasi guru kontrak selama 2 tahun juga guru SMK tidak diakomodir. Ini kan tidak adil namanya," ungkap Winston.

Terkait usulan kebutuhan guru SMK, jelas Winston, pemprov NTT sudah mengusulkan namum pihak Kemenpan RB punya data dapodik yang berbeda sehingga tidak terakomodir. Seraya menambahkan "kita akan dorong untuk direvisi karena menyangkut hak dan keadilan bagi mereka," katanya.

(Hendrik)

KOMENTAR