Komisi V DPRD NTT Bersama Dinas Dikbud Sepakati Guru Honor Komite Bakal Diberi Upah Sesuai UMP

Selasa , 25 September 2018 | 22:02 | view: 9358
Komisi V DPRD NTT Bersama Dinas Dikbud Sepakati Guru Honor Komite Bakal Diberi Upah Sesuai UMP
Suasana Rapat APBD Perubahan antara Komisi V DPRD NTT bersama Dinas Dikbud NTT
POPULER

SEVENSPORTAINMENT - Pembahasan anggaran perubahan APBD NTT antara Komisi V DPRD NTT dengan mitra Dinas Dikbud NTT berlangsung dalam suasana 'tegang'. Pasalnya, para wakil rakyat menaruh perhatian yang begitu serius terhadap persoalan dinamika pendidikan di bumi Flobamorata.

Rapat yang berlangsung di Ruang Komisi V DPRD NTT dipimpin Ketua Komisi V, Jimmi Sianto, SE, MM ditemani seluruh anggota komisi dan dihadiri oleh Kepala Dinas Dikbud NTT, Yohana Lisapaly, Sekretaris Dinas, Alo Min, Kabid SMA/ SMK, Pius Rassi dan sejumlah pejabat lainnya, pada Selasa (25/9/2018) malam.

Dalam rapat pembahasan tersebut, Ketua Komisi V, Jimmi Sianto, SE, MM meminta Dinas Dikbud memberikan perhatian serius terhadap persoalan gaji guru honorer komite yang sangat memperihatinkan dan jauh dari harapan.

"Iya, terkait upah guru honor komite memang sangat memprihatinkan sekali. Sedih dan miris. karena itu, kami minta Ibu Kadis dan jajarannya untuk mendata semua guru honor komite yang ada. Minimal mereka diberi upah sesuai UMP NTT. Masa kantor Gubernur yang dibangun dengan anggaran ratusan miliyar bisa kok, gaji guru honor tidak ?. Kami minta tanggapan Ibu Kadis sekarang juga terkait masalah ini," tegas Jimmi.

Menanggapi pernyataan Ketua Komisi V DPRD NTT, Jimmi Sianto, Kepala Dinas Dikbud NTT, Yohana Lisapaly mengatakan, pihaknya sudah berupaya untuk mengakomodir guru honor komite untuk diberi upah selayak mungkin pada 2019 nanti. Bahkan, Gubernur juga sudah memberikan perhatian serius di tahun 2019.

"Soal besarannya nanti kita sesuaikan dengan kondisi komite di setiap sekolah, karena komite disetiap sekolah kan bervariasi tapi paling tidak sesuai UMP lah. Intinya kan komitmen pemerintah sudah ada, dan kita liat semua amggota DPR komisi V juga setujui hal ini, tinggal diketok aja, hehe," ujar mantan asisten satu Setda NTT tersebut.

Kesejahteraan SDM Guru, jelas Lisapaly, sudah menjadi prioritas pemerintah karena guru merupakan garda terdepan dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Pasalnya, seorang anak menjadi cerdas berkat guru dan sekolah baik karena kepala sekolahnya dan semua perangkat pendukungnya.

(Hendrik)

KOMENTAR