DPRD NTT Gelar Hearing Ranperda Pengelolaan Pendidikan NTT di Aula SMKN 3 Kupang

Sabtu , 01 Desember 2018 | 17:37 | view: 420
DPRD NTT Gelar Hearing Ranperda Pengelolaan Pendidikan NTT di Aula SMKN 3 Kupang
Ketua Komisi V DPRD NTT, Jimmi Sianto bersama Ir. Muhammad Ansor, Winston Rondo dan Kepala Dinas Pendidikan NTT, Yohana Lisapaly

SEVENSPORTAINMENT.COM - Setelah sukses menggelar Hearing/ Dialog Ranperda Penyelenggaraan Keolahragaan kemarin, kali ini DPRD NTT kembali menggelar kegiatan Hearing/ Dialog tentang Ranperda Pengelolaan Pendidikan.

Kegiatan Dialog dilaksanakan di Aula SMKN 3 Kupang, Sabtu (1/12/2018) pagi dipimpin Ketua Komisi V DPRD NTT, Jimmi W.B Sianto, SE, MM, didampingi wakil ketua Komisi V, Ir. Muhammad Ansor dan anggota Komisi, Winston Rondo, Kepala Dinas Pendidikan NTT, Yohana E. Lisapaly, Kabid SMA/ SMK NTT, Pius Rasi. Hadir pula, para kepala sekolah SMA/ SMK dan Swasta se-Kota Kupang dan Kabupaten Kupang, para guru dan sejumlah pelaku pendidikan di NTT.

Ketua Komisi V DPRD NTT sekaligus Ketua Tim Hearing/ Dialog Ranperda Pengelolaan Pendidikan, Jimmi Sianto, SE, MM mengatakan, hearing/ dialog tersebut merupakan agenda DPRD terkait dua ranperda yang sedang dibahas yakni, Ranperda Penyelenggaraan Olahraga dan Ranperda Pengelolan Pendidikan di NTT.

“Kemarin kami sudah lakukan hearing/ dialog untuk Ranperda Penyelenggaraan Olahraga dan hari ini terkait Ranperda Penyelenggaraan Pendidikan,” ungkap Jimmi.

Dikatakannya, tujuan dari hearing adalah untuk mendapatkan masukan (input) terkait persoalan olahraga dan pendidikan dari masyarakat, pelaku olahraga maupun pendidikan di 22 kabupaten/ kota di NTT.

“Ini untuk memperkaya ranperda yang sedang dibahas di dewan, sehingga kedua ranperda ini ketika ditetapkan nanti bisa menjawabi persoalan yang ada, dan proses ini luar biasa karena kami banyak mendapatkan masukan dari para pelaku olahraga maupun pendidikan, khususnya di Kota Kupang,” tandas Jimmi.

Wakil Ketua Komisi V DPRD NTT, Ir. Muhammad Ansor, mengatakan, komisi V akan melakukan pendalaman dan penyempurnaan terhadap isi Ranperda Inisiatif DPRD tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Provinsi NTT sebelum ditetapkn menjadi Perda.

Hal senada juga diungkapkan Anggota Komisi V, Winston Neil Rondo. Menurutnya, pendidikan NTT berada pada zona merah sehingga Ranperda Penyelenggaraan Pendidikan harus benar-benar menjadi solusi. Karena itu, ranperda ini harus dipersiapkan secara baik

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan NTT, Yohana E. Lisapaly, saat diwawancarai Sevensportainment.com usai kegiatan, mengapresiasi Komisi V DPRD NTT yang sudah menginisiasi Ranperda Pengelolaan Pendidikan di NTT. Pasalnya, kehadiran Perda Pendidikan sangat membantu untuk menyelesaikan sejumlah problematika yang melandah dunia kependidikan di NTT.

"Benar, dengan adanya Perda ini, bakal mengatur banyak hal seperti penyelenggaraan pendidikan, pembiayaan pendidikan, tenaga kependidikan dan hal lainnya. Terkhususnya masalah Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Nanti akan diatur semuanya biar beberapa kendala yang kami hadapi tahun kemarin bisa menjadi bahan evaluasi untuk perbaikannya nanti," ujarnya.

Lebih lanjut Mantan Asisten 1 Setda NTT mengatakan, sistem Zonasi akan tetap diterapkan pada tahun mendatang. Pasalnya, sudah menjadi arahan Menteri dan memberikan pendekatan pelayanan pendidikan bagi masyarakat.

"Yang kita antisipasinya adalah sistem zonasinya. Kita lagi sementara evaluasi, apakah masih pakai jaza Pihak Telkom ataukah tidak ?. Kita akan terbuka ke Telkom terkait sisi lemahnya sehingga kedepannya kalau masih membutuhkan jaza mereka (Telkom) tidak terjadi lagi masalah yang sama," ungkapnya.

Untuk diketahui, muatan materi Ranperda Pengelolaan Pendidikan memuat 15 Bab dan 69 Pasal.

(Hendrik)

KOMENTAR