Hari Wajib Berbahasa Inggris, Jimmi Sianto: Gubernur NTT Terkesan ‘Memaksa‘

Rabu , 30 Januari 2019 | 16:17 | view: 1506
Hari Wajib Berbahasa Inggris, Jimmi Sianto: Gubernur NTT Terkesan ‘Memaksa‘
Ketua Komisi V DPRD NTT, Jimmi Sianto

SEVENSPORTAINMENT.COM - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menetapkan hari Rabu sebagai hari berbahasa Inggris bagi seluruh perangkat daerah, aparatur sipil negara dan warga Desa Wisata. Anjuran tersebut tertuang dalam Peraturan Gubernur (Pergub) No 56 tahun 2018 tentang Hari Berbahasa Inggris.

Dalam Pergub tersebut tercantum pula ancaman sanksi bagi yang melanggar aturan tersebut. Bagi aparatur sipil negara (ASN), yang tak berbahasa Inggris di hari Rabu akan mendapat sanksi berupa teguran lisan dan tertulis atau kewajiban mengikuti kursus bahasa Inggris dengan biaya sendiri.

Sebelumnya, Gubernur NTT Victor B Laiskodat, sengaja menetapkan 'English Day' diterapkan di setiap hari Rabu, guna mendukung pengembangan sektor pariwisata yang saat ini sedang di kembangkan di Provinsi dengan sebutan Flobamorata tersebut

Menurut Peraturan Gubernur itu, Bupati/Wali Kota bertugas mensosialisasikan peraturan mengenai hari berbahasa Inggris bagi ASN dan masyarakat, khususnya di desa-desa wisata, serta mengawasi penerapannya.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi V DPRD NTT, Jimmi W.B Sianto melihat Pergub ini berhubungan erat dengan mimpi besar Gubernur untuk memajukan pariwisata di NTT. Dengan logika sederhana, bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan para wisatawan dari berbagai belahan dunia jika kita tidak dapat berbahasa inggris dengan baik.

"Pepatah dalam bahasa Inggris mengatakan Practice makes perfect, semakin banyak berlatih maka semakin besar pula rasa percaya diri dan dapat meningkatkan kemampuan dalam berbahasa inggris," imbuh Jimmi yang merupakan anggota DPRD NTT 2 periode itu.

Selain itu, masih menurut Jimmi, Pergub tersebut terkesan 'memaksakan' untuk dijalankan, "saya melihat gubernur memahami betul karakter masyarakat yang di pimpinnya baik itu di kalangan ASN maupun masyarakat umum, bila tidak dengan sedikit 'memaksa' pasti tidak akan berjalan," katanya.

"Hal ini sebenarnya sama dengan ketika kita datang ke Australia atau Amerika misalnya atau negara dengan bahasa nasionalnya bahasa inggris, kita pasti akan berusaha untuk bisa berbahasa inggris karena kalau tidak komunikasi tidak jalan. Secara tidak langsung sebenarnya juga kita telah dipaksa untuk harus gunakan bahasa inggris," lanjutnya.

Sebagai penutup, pria yang kini sedang mencalonkan diri sebagai Anggota DPD RI itu berharap, agar Pergub tentang penggunaan bahasa inggris ini juga bisa diterapkan di sekolah sekolah, tapi dengan catatan jangan melupakan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional.

"Nantinya di sekolah sekolah, setiap hari Rabu, semua siswa dan para guru juga diharapkan bisa berkomunikasi dan melakukan proses penyampaian mata pelajaran dengan bahasa inggris. Karena jika kita ingin menguasai dunia, fasih berbahasa inggris adalah salah satu syaratnya," tutup Jimmi.

 

KOMENTAR