DPRD NTT Minta Kadis Dikbud NTT Copot Kepala Sekolah Nakal

Selasa , 10 Juli 2018 | 12:36 | view: 454
DPRD NTT Minta Kadis Dikbud NTT Copot Kepala Sekolah Nakal
Ketua Komisi V DPRD NTT, Jimmi Sianto saat memberikan penjelasan kepada pendemo
POPULER

SEVENSPORTAINMENT - DPRD NTT secara tegas meminta Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT untuk mencopot para kepala sekolah yang tidak melaksanakan kewajiban sesuai aturan PPDB 2018.

Hal ini ditegaskan Ketua Komisi V DPRD NTT, Jimmi Sianto saat menjawab keluhan para pendemo di Gedung DPR, Selasa (10/7/2018) pagi. Menurutnya, setiap keputusan yang diambil oleh para kepala sekolah saat proses PPDB Online 2018 tidak boleh melanggar aturan yang ada.

"Kami secara tegas meminta ibu kadis untuk mencopot para kepala sekolah yang bermain-main saat proses PPDB ini,"tegas Jimi disambut tepuk tangan dari pendemo.

Menurutnya, Peraturan Menteri (Permen) dan Peraturan Gubernur (Pergub no 162 tahun 2018) sudah secara jelas mengatur tentang setiap tahapan proses PPDB Online maupun offline tahun 2018.

Lebih lanjut Jimmi mengatakan, pihaknya secara kelembagaan memastikan setiap anak-anak yang belum mendapatkan sekolah akan diakomodir oleh pemerintah untuk bersekolah.

"Kami sebetulnya sangat memahami keluhan bapak/ mama sekalian. Saya secara pribadi sampai terharu melihat perjuangan bapak/mama semua. Ini kan masalah pendidikan yang mesti diatur secara baik. Karena itu, kami akan rapat dengan Dinas Pendidikan untuk mencari solusi dan jalan keluar dari pergumulan bapak mama semua," ujar politisi Partai Hanura tersebut.

Nimrot, salah seorang pembicara kepada wartawan di Gedung DPR NTT mengatakan, pihaknya mendapatkan bukti dan laporan bahwa proses PPDB Online maupun offline dimanfaatkan oleh beberapa oknum untuk kepentingan mereka.

"Kami punya bukti pak, bahwa di sekolah tertentu itu ada permainan yang dilakukan oleh kepala sekolah, operator maupun panitia penerimaan siswa. Massa anak yang tinggal di Oesapa kok bisa diterima di SMA 3 sedangkan anak kami yang tinggal dekat GOR Oepoi kok tidak terima. Ini ada apa ?, mana unsur keadilannya pak ketua ?," ujar Nimrot.

Senada dengan Nimrot, salah seorang pembicara lainnya, Lodya juga sangat menyanyangkan proses PPDB 2018 yang menggunakan sistem sonasi tetapi tidak berjalan sesuai dengan kondisi dalam masyarakat.

"Sistem sonasi ini mesti dikaji kembali karena merugikan kami. Massa jarak rumah kami dengan sekolah sangat dekat kok tidak diterima sedangkan ada orang yang rumahnya jauh tapi diterima," pintanya. ( Hendrik )




KOMENTAR