DPRD dan Dinas Dikbud NTT Sepakat Untuk Akomodir Nasib 900-an Calon Siswa SMA/SMK Yang Belum Mendapatkan Sekolah

Selasa , 10 Juli 2018 | 15:48 | view: 1272
DPRD dan Dinas Dikbud NTT Sepakat Untuk Akomodir Nasib 900-an Calon Siswa SMA/SMK Yang Belum Mendapatkan Sekolah
Ketua Komisi V DPRD NTT, Jimmi Sianto Saat Memimpin Rapat Bersama Dinas Dikbud N

SEVENSPORTAINMENT - Kemelut Proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online dan offline 2018 berakhir di Ruang Rapat Komisi V DPRD NTT. Pasalnya, Dinas  Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT bersama Komisi V DPRD NTT sepakat untuk mengakomodir 900-an calon siswa SMA/ SMK yang belum mendapatkan sekolah.

Pantauan wartawan di Ruang Rapat Komisi V DPRD NTT, Selasa (10/7/2018) siang. Rapat dipimpin langsung oleh Ketua Komisi V, Jimmi Sianto dan dihadiri anggota komisi serta unsur Dinas Dikbud dipimpin oleh Kepala Dinas, Yohana Lisapaly dan jajarannya. Dalam rapat tersebut, disepakati untuk mengakomodir semua calon siswa yang belum mendapatkan sekolah.

Ketua Komisi V DPRD NTT, Jimmi Sianto mengatakan, terdapat banyak keluhan dari masyarakat yang melakukan demonstrasi. Intinya, mereka meminta untuk diakomodir di sekolah negeri dan berjarak dekat dengan rumah serta menolak di sekolah swasta.

"Iya berdasarkan tatap muka dengan bapak/ mama yang mengadu tadi memang keinginan masyarakat adalah mau di sekolah negeri bukan swasta. Karena itu, keluhan ini mesti kita sepakati bersama agar tidak menjadi polemik lagi di masyarakat," katanya.

Lebih lanjut Jimmi juga mengingatkan pemerintah untuk tetap berpedoman pada Pergub yang sudah disepakati bersama agar tidak mendapat persoalan hukum dikemudian hari.

Senada dengan Jimmi, anggota Komisi V lainnya, Winston Rondo mengatakan, apapun kebijakan yang diambil tetap berdasarkan aturan yang ada. Permendikbud dan Pergub mesti menjadi panglima tertinggi.

"Saya kira pertemuan hari ini menjadi acuan dan sangat berarti dan bersejarah untuk masyarakat. Karena itu, kita mesti tegas dan taat dengan aturan yang ada. Kebijakan yang diambil tidak boleh menabrak lagi aturan ini," jelas Rondo.

Sementara itu, Kepala Dinas Dikbud NTT, Yohana Lisapaly mengatakan, pihaknya tetap berpedoman pada aturan yang sudah disepakti bersama sehingga tidak ada kebijakan yang diluar aturan tersebut.

Katanya, berdasarkan hasil kajian dinas maka nasib 900-an calon siswa SMA/ SMK akan didistribusikan ke sekolah-sekolah negeri yang ada di Kota Kupang.

Namun demikian, kata Yohana, tidak semua sekolah negeri mendapat distribusi siswa karena sudah sesuai dengan Pergub 162 yang membatasi tentang jumlah rombongan belajar (rombel) per sekolah.

"Jadi, kami akan distribusi 900-an calon siswa ini ke sekolah-sekolah negeri di area Kota Kupang. Tetapi, untuk beberapa sekolah seperti SMA 1, SMA 2 dan SMA 3 (12 rombel) serta SMK 1 dan SMK 2 (24 rombel) tidak bisa lagi karena sudah sesuai kuota. Kami akan atur ke sekolah terdekat," pungkasnya.
(Hendrik)

KOMENTAR