Kadis PK NTT Akui Sistem Sonasi Dalam PPDB Belum Maksimal dan Masih Terdapat Kelemahan

Selasa , 10 Juli 2018 | 19:13 | view: 244
Kadis PK NTT Akui Sistem Sonasi Dalam PPDB Belum Maksimal dan Masih Terdapat Kelemahan
Suasana Tatap Muka Pendemo Bersama Komisi V DPRD NTT di Ruang Kelimutu

SEVENSPORTAINMENT - Sistem Sonasi yang diterapkan oleh Pemerintan NTT khususnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan harus diakui masih terdapat kelemahan dan kekurangan yang perlu dibenahi dan ditinjau kembali.

Hal ini disampaikan Kepala Dinas Dikbud NTT, Yohana Lisapaly saat rapat bersama Komisi V di Ruang Rapat Komisi V DPRD NTT, Selasa (10/7/2018) siang. Menurutnya, sistem sonasi yang dipakai perlu dievaluasi dan disempurnakan agar dapat diterapkan pada tahun yang akan datang.

Dalam aturan sonasi, kata Yohana, mengatur tentang sona kecamatan sehingga kecamatan tetangga tidak akan terakomodir dalam hasil seleksi padahal radius/ jaraknya sangat berdekatan.

"Iya, harus kami akui bahwa sistem sonasi ini memang menjadi polemik ditengah masyarakat. Sona itu kan per kecamatan bukan radius/ jarak sehingga ada orang yang rumahnya jauh bisa diakomodir dan sebaliknya ada orang yang rumahnya dekat tidak bisa diakomodir karena sudah berada di kecamatan lain. Kedepan hal ini akan dievaluasi," ujar mantan asisten 1 Setda NTT tersebut.

Ketua Komisi V DPRD NTT, Jimmi Sianto juga mengakui sistem sonasi perlu ditinjau agar tidak lagi dipolemikkan kedepan.

"Saya pikir sona ini sudah baik cuma mesti diliat kembali kelemahannya. Mestinya sonasi jarak/ radiusya yang jadi acuan bukan per kecamatan . Ini yang jadi polemik di masyarakat. Saya pikir masukan yang baik untuk disempurnakan," ujar Ketua Ikatan Alumni SMAK Goivani Kupang tersebut.

Kepala Sekolah SMKN 1 Kupang, Matthias Beeh mengatakan, dinas perlu berkoordinasi dengan pihak Telkom agar bisa meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan.

"Sistem ini sudah baik karena kita dimudahkan tapi juga perlu diliat kembali. Oleh karena itu, dinas mesti berkoordinasi dengan Telkom supaya bisa mengatur zona jarak dan menjamin kerahasiaan," katanya kepada wartawan di Gedung DPRD NTT.

Ketua Ombudsman NTT, Darius Beda Daton mengatakan, pihaknya konsisten mendukung setiap kebijakan pemerintah yang pro rakyat dan memberikan aspek keadilan dan kemudahan termasuk sistem sonasi yang diterapkan dalam proses PPDB online 2018.

"Kami apresiasi sistem ini. Intinya harus ada batasan rombongan belajar di tiap sekolah agar mutunya dipertahankan. tapi mesti dievaluasi agar kedepan tidak ada lagi ribut-ribut di masyarakat," ujarnya. (Hendrik)

KOMENTAR